Pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia terus menggeliat, membuka peluang besar bagi para pelaku usaha jasa konstruksi. Namun, untuk bisa terjun ke dalam proyek-proyek strategis seperti pembangunan pelabuhan dan dermaga, ada satu tiket wajib yang harus dimiliki, yaitu Sertifikat Badan Usaha (SBU) Pelabuhan dan Dermaga. Tanpa sertifikasi ini, perusahaan Anda tidak akan diakui memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk menangani proyek berskala kecil sekalipun.
SBU bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan sebuah bukti konkret atas kompetensi dan profesionalisme sebuah badan usaha di bidang jasa konstruksi. Pemerintah, melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), menetapkan sertifikasi ini sebagai standar untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur dikerjakan oleh perusahaan yang benar-benar ahli di bidangnya. Terlebih lagi untuk proyek kompleks seperti pelabuhan, yang menyangkut keamanan, ketahanan struktur, dan fungsi vital sebagai gerbang ekonomi.
Memahami Pentingnya SBU Pelabuhan dan Dermaga
Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi adalah pengakuan formal yang diberikan kepada perusahaan atas kemampuannya dalam menjalankan kegiatan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks proyek maritim, SBU Pelabuhan dan Dermaga menjadi penanda bahwa perusahaan Anda memiliki keahlian, sumber daya manusia, dan kapasitas finansial untuk mengerjakan proyek pembangunan fasilitas laut.
Kepemilikan SBU memberikan beberapa keuntungan strategis bagi perusahaan Anda:
- Syarat Wajib Tender: Hampir semua proyek pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan konstruksi pelabuhan dan dermaga mewajibkan calon kontraktor untuk memiliki SBU dengan subklasifikasi yang sesuai. Tanpa SBU, perusahaan Anda secara otomatis tidak akan lolos seleksi administrasi.
- Meningkatkan Kredibilitas: SBU berfungsi sebagai stempel kredibilitas yang menunjukkan bahwa perusahaan Anda telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Ini membangun kepercayaan di mata klien, investor, dan mitra bisnis.
- Penentu Skala Proyek: Kualifikasi dalam SBU (Kecil, Menengah, atau Besar) akan menentukan batasan nilai proyek yang bisa Anda kerjakan. Ini membantu perusahaan untuk fokus pada tender yang sesuai dengan kapasitasnya.
- Legalitas dan Kepatuhan: Memiliki SBU berarti perusahaan Anda telah mematuhi Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menjadi landasan hukum utama bagi kegiatan usaha jasa konstruksi saat ini.
Klasifikasi dan Kode Subklasifikasi SBU Pelabuhan
Untuk mendapatkan SBU Pelabuhan dan Dermaga, Anda perlu memahami kode subklasifikasi yang tepat. Berdasarkan peraturan terbaru, kegiatan konstruksi ini masuk ke dalam lingkup Bangunan Sipil. Kode yang paling relevan adalah:
Subklasifikasi: Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Laut Kode: BS010
Lingkup pekerjaan yang dicakup oleh kode BS010 sangat luas dan mencakup berbagai jenis pekerjaan konstruksi di area perairan, di antaranya:
- Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga: Meliputi konstruksi dermaga (pier), jetty, dan fasilitas tambat lainnya untuk berbagai jenis kapal.
- Struktur Pemecah Gelombang (Breakwater): Pembangunan konstruksi yang berfungsi untuk melindungi area pelabuhan dari terjangan ombak.
- Pengerukan dan Reklamasi: Pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan reklamasi daratan untuk perluasan area pelabuhan.
- Konstruksi Tembok Laut (Seawall): Pembangunan dinding penahan untuk melindungi garis pantai atau area daratan dari erosi dan gelombang pasang.
- Pembangunan Fasilitas Navigasi: Termasuk di dalamnya menara suar dan sarana bantu navigasi pelayaran lainnya.
Setiap kualifikasi usaha (Kecil, Menengah, Besar) memiliki persyaratan yang berbeda untuk bisa mendapatkan SBU dengan kode BS010 ini.
Syarat Utama untuk Mendapatkan SBU Pelabuhan dan Dermaga
Proses pengajuan SBU kini terintegrasi melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Namun, sebelum masuk ke sistem, ada beberapa persyaratan inti yang harus dipenuhi oleh perusahaan Anda.
1. Legalitas Usaha yang Lengkap
Dasar dari semua perizinan adalah legalitas perusahaan yang valid dan sinkron. Pastikan Anda memiliki:
- Nomor Induk Berusaha (NIB): NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS dengan KBLI yang sesuai.
- Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kemenkumham: Dokumen yang menunjukkan struktur kepemilikan dan manajemen perusahaan.
- NPWP Badan Usaha: Bukti bahwa perusahaan Anda adalah wajib pajak yang terdaftar.
2. Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Bersertifikat
Ini adalah salah satu syarat paling krusial. Perusahaan wajib memiliki Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang kompeten dan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi. TKK yang dibutuhkan antara lain:
- Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU): Pimpinan tertinggi perusahaan yang wajib memiliki SKK pada jenjang kualifikasi tertentu, tergantung pada kualifikasi SBU yang diajukan.
- Tenaga Ahli: Profesional seperti ahli teknik sipil, ahli geoteknik, atau ahli sumber daya air yang memiliki SKK jenjang 7, 8, atau 9 (Ahli Muda, Madya, atau Utama).
Jumlah dan jenjang SKK yang dibutuhkan akan bervariasi sesuai dengan kualifikasi SBU (K1, K2, K3, M1, M2, B1, B2) yang Anda targetkan.
3. Kemampuan Keuangan (SKP)
Perusahaan harus bisa membuktikan kapasitas keuangannya untuk menjalankan proyek. Bukti ini biasanya berupa:
- Laporan Keuangan: Untuk kualifikasi Menengah dan Besar, laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik menjadi syarat wajib.
- Nilai Penjualan Tahunan: Data penjualan tahunan menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan kualifikasi perusahaan. Perusahaan dengan penjualan tahunan yang tinggi dapat mengajukan kualifikasi SBU yang lebih tinggi pula.
4. Pengalaman Kerja dan Peralatan
Untuk naik ke kualifikasi yang lebih tinggi (Menengah dan Besar), perusahaan wajib melampirkan bukti pengalaman kerja pada proyek sejenis. Selain itu, bukti kepemilikan atau dukungan sewa untuk peralatan konstruksi berat yang relevan (misalnya, crane, kapal keruk, tongkang) juga menjadi faktor penentu.
Contoh Proyek yang Memerlukan SBU Pelabuhan dan Dermaga
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah beberapa contoh proyek nyata di Indonesia yang dalam proses tendernya mewajibkan kontraktor memiliki SBU dengan subklasifikasi konstruksi prasarana sumber daya air dan laut (BS010):
- Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru, Jakarta Utara.
- Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Patimban, Subang.
- Pengembangan Makassar New Port, Sulawesi Selatan.
- Konstruksi Pemecah Gelombang di berbagai pesisir rawan abrasi.
- Pengerukan Alur Pelayaran di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Kesimpulan
Mengurus SBU Pelabuhan dan Dermaga memang bukan proses yang instan, namun ini adalah investasi jangka panjang yang sangat fundamental. SBU merupakan kunci pembuka gerbang bagi perusahaan Anda untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur maritim yang vital bagi perekonomian Indonesia.
Dengan memenuhi setiap persyaratan, mulai dari legalitas, tenaga ahli bersertifikat, hingga kapasitas finansial, perusahaan Anda tidak hanya akan mendapatkan izin, tetapi juga pengakuan atas kualitas dan profesionalisme di industri jasa konstruksi.
Butuh Bantuan Mengurus SBU Pelabuhan dan Dermaga?
Mengurus SBU Pelabuhan dan Dermaga terasa rumit? Biarkan tim ahli kami di PartnerKita.id yang menanganinya. Kami memastikan prosesnya cepat, akurat, dan sesuai dengan kualifikasi usaha Anda, sehingga Anda bisa fokus memenangkan tender proyek.
Hubungi Kami:
- WhatsApp: 081915761688
- Email: cs@partnerkita.id
- Website: SBUJK.Partnerkita.id
